Pejabat AS Lebih Khawatir Kekurangan Logistik daripada Pilpres Diretas

SAN FRANCISCO, KOMPAS.com - Para pejabat Amerika Serikat (AS) lebih khawatir ihwal isu logistik dari pada isu peretasan dalam pemilihan presiden (pilpres) AS November mendatang.

Isu logistik tersebut seperti kekurangan petugas di tempat pemungutan suara dan keterlambatan layanan pos di AS sebagaimana dilansir dari Reuters, Sabtu (8/8/2020).

Meski sistem pemungutan suara yang terkomputerisasi rawan diretas, negara bagian di AS banyak yang beralih ke sistem ini walau sudah banyak mendapat peringatan.

Kendati demikian, seorang profesor dari Georgetown University Matt Blaze dalam konferensi keamanan tahunan Black Hat and Def Con mengatakan kini mereka sudah lebih baik menangkal peretasan.

Selain itu, para pejabat mengatakan banyaknya yurisdiksi dan variasi versi perangkat lunak akan membuat penipuan dengan dampak nasional menjadi tidak praktis.

Baca juga: Kepala Intelijen AS: China, Rusia, dan Iran Berusaha Pengaruhi Pilpres AS Tahun Ini

Pada Jumat, kepala kontra-intelijen AS William Evanina mengatakan secara terbuka bahwa Rusia, China, dan Iran mungkin akan ikut campur dalam pilpres 2020.

Salah satu pembicara dalam konferensi tersebut yakni senator AS Ron Wyden yang duduk di komite intelijen mengatakan dia tetap prihatin tentang pemungutan suara elektronik yang dapat diganggu oleh pihak asing.

Namun Blaze dan yang lainnya mengatakan mereka terutama khawatir bahwa banyak daerah tidak memiliki cukup dana untuk merekrut pekerja saat pilpres dalam masa pandemi.

Pasalnya, pemungutan suara di kala pandemi virus corona sekarang ini menghadapi banyak sekali tantangan.

Baca juga: Pilpres AS Tetap Digelar 3 November, Abaikan Usul Trump

Direktur Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Christopher Krebs mengatakan orang harus memberikan suara sedini mungkin dan bersiap untuk hasil pemilihan yang tertunda.

Setiap penundaan kemungkinan akan menjadi lahan subur untuk penyebaran informasi yang salah baik asing maupun domestik.