Pro-Kontra, Trump Batalkan Penarikan Pasukan Federal untuk "Pembersihan" Kerusuhan di Portland

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Donald Trump mengatakan bahwa para pasukan federal Amerika Serikat (AS) akan tinggal di kota Portland sampai pejabat penegak hukum menyelesaikan tugas untuk "membersihkan anarkisme dan agitator".

Pasukan yang penempatannya dipandang oleh banyak orang sebagai bagian dari strategi hukum dan ketertiban presiden untuk pemilihan presiden 2020 dan memperburuk ketegangan antara pihak berwenang dengan demonstran antirasis, sempat dijadwalkan untuk memulai penarikan bertahap dari Portland pada Kamis (30/7/2020).

Pada Jumat (31/7/2020), Trump mengungah di Twitter pernyataan, "Pasukan keamanan federal tidak akan meninggalkan Portland sampai polisi setempat menyelesaikan pembersihan anarkis dan agitator!"

Melansir AFP pada Sabtu (1/8/2020), ratusan demonstran yang beberapa di antaranya menggunakan pelindung wajah, masih berada di jalan-jalan di pusat kota Portland pada Jumat malam, tanpa ada penegakan hukum federal.

Baca juga: Dituding Berpotensi Curang, Trump Ingin Pilpres AS Tahun Ini Ditunda

Seorang demonstran, yang memberikan nama depannya, Rudi, ketika ditanya, "Apa artinya membersihkan?"

"Tidak ada yang perlu dibersihkan, tidak ada kerusuhan, tidak ada penjarahan. Trump hanya berbicara untuk membuat kerusuhan di basisnya," kata pria berusia 39 tahun itu kepada AFP.

Seorang wartawan AFP mengatakan meskipun orang-orang tetap di jalan-jalan, pemandangan tetap tenang, tanpa kehadiran agen-agen federal.

Sebelumnya, polisi Portland membersihkan taman dan jalan terdekat di sekitar pusat kota pada Jumat untuk mengantisipasi penarikan bertahap oleh pasukan federal.

Baca juga: Selain Melawan Covid-19, Kini AS juga Menghadapi Salmonella Jenis Baru

Wali kota Portland, Ted Wheeler, mengatakan penempatan itu merupakan bagian dari perjanjian bagi pejabat federal untuk pergi.

Dalam sebuah tweet Jumat malam, Wheeler mengucapkan terima kasih kepada para demonstran damai, dan mengatakan mereka telah "merebut kembali ruang yang telah menjadi landasan bagi kekerasan, untuk berbagi pesan kuat mereka tentang keadilan reformatif."

Negara polisi

Awal bulan ini, pemerintahan Trump mengirim tim-tim taktis federal, yang banyak memakai peralatan seperti perlengkapan tempur, untuk campur tangan di Portland, setelah berminggu-minggu terdapat aksi protes terhadap rasisme dan kebrutalan polisi.

Baca juga: Kecelakaan Pesawat di AS, 7 Orang Tewas Termasuk Anggota DPR Alaska

Namun, pengerahan mereka membuat situasi semakin memburuk, terutama setelah demonstran ditangkap di jalan oleh agen-agen federal dan dimasukkan ke dalam mobil-mobil tidak dikenal.

Demokrat mengatakan intervensi berbau "negara polisi" dan itu adalah langkah politik untuk menunjukkan tentang Trump, kepada pemilih sebagai presiden hukum dan ketertiban yang ketat.

Jaksa Agung Bill Barr telah membela penggunaan pejabat federal, dan menolak saran motivasi politik.

"Segera setelah kematian George Floyd, para perusuh dan anarkis dengan kekerasan telah menggunakan protes yang sah untuk melampiaskan malapetaka yang tidak masuk akal dan kehancuran pada para korban yang tidak bersalah," kata Barr dalam kesaksian kepada Komite Kehakiman House.

Baca juga: Kemhan Jerman Sesalkan Penarikan Pasukan AS dari Jerman