Nasib Tragis Jutaan TKI Ilegal di Malaysia saat Pandemi, KBRI Kuala Lumpur Disorot

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Banyak dari jutaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia menghadapi kesulitan di tengah pandemi Covid-19, sementara Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dianggap tidak memberikan bantuan maksimal untuk mereka.

Pernyataan tersebut dikatakan oleh Migrant Care, sebuah LSM yang bergerak dalam masalah perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dalam percakapan dengan ABC Indonesia pada Rabu (15/7/2020), Alex Ong Perwakilan Migrant Care di Malaysia mengatakan, perekonomian di Malaysia masih sulit, meski sekarang pembatasan pergerakan orang di Malaysia sudah dicabut menyusul situasi Covid-19 yang terkendali.

Baca juga: Dicuri dari Inggris, Sepeda Brompton Edisi Khusus Dijual di Indonesia

"Banyak pekerja migran yang masih tidak bisa bekerja. Anak-anak, mereka yang sakit dan lansia adalah yang paling rentan," kata Alex.

KBRI MALAYSIA via ABC INDONESIA Suasana antrean warga Indonesia yang datang mengurus dokumen di KBRI di Kuala Lumpur semasa pandemi Covid-19.

Tidak diketahui persis berapa jumlah pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen sah di "Negeri Jiran".

Namun angka yang disepakati oleh Migrant Care dan KBRI Kuala Lumpur ada sekitar 2,5 juta-3 juta orang, sementara pekerja migran resmi sekitar 1,2 juta orang.

Baca juga: 99 Imigran Rohingya Diselamatkan Indonesia, Uni Eropa Ikut Beri Bantuan

"Banyak yang kehilangan pekerjaan. Bantuan makanan sudah dihentikan. Banyak perusahaan yang tutup dan tidak memenuhi kewajiban membayar gaji sebelumnya," katanya.

"Banyak hotel juga tutup dan pekerja migran di industri ini karenanya ikut merasakan akibatnya."

Alex mempertanyakan peranan KBRI Kuala Lumpur dalam membantu migran mengalami kesulitan saat ini.

"Kehadiran pemerintah Indonesia di tengah krisis ini lebih bersifat birokratis. Layanan imigrasi online sempat dihentikan selama 52 hari, sehingga pekerja migran yang harus memperbarui dokumen mereka menghadapi masalah," katanya.

"KBRI terlihat sibuk, mereka seperti rumah yang bergerak aktif namun tidak membuat banyak kemajuan guna melindungi pekerja migran," tambahnya.

Baca juga: Bantu Indonesia Hadapi Covid-19, Australia Siapkan Miliaran Rupiah

Mempertanyakan empati perwakilan RI di luar negeri

Direktur Eksekutif Migrant Care di Jakarta, Wahyu Susilo, juga menyerukan agar perhatian lebih banyak diberikan kepada pekerja migran dan pejabat Indonesia di luar negeri menunjukkan simpati kepada mereka.

Kepada ABC Indonesia Wahyu Susilo mengatakan, memberikan pembelaan dan perlindungan kepada pekerja migran seharusnya menjadi bagian tak perpisahkan dari kegiatan diplomasi para diplomat dan pekerja perwakilan Indonesia di luar negeri.

"Jangan anggap kerja untuk pembelaan pekerja migran adalah pekerjaan menerima sampah," tegasnya.