HONG KONG, KOMPAS.com - Kantor keamanan nasional China resmi dibuka untuk pertama kalinya di Hong Kong. pada Rabu (8/7/2020)
Kantor ini merupakan salah satu amanat dari UU Keamanan Nasional yang baru. Kebijakan itu dinilai dapat membungkam kritik terhadap China.
Hong Kong, sampai Undang-undang Keamanan yang baru disahkan, adalah satu-satunya bagian dari China yang tidak tunduk pada aturan-aturan dari Beijing.
Baca juga: Lewat UU Keamanan Nasional, Polisi Hong Kong Bisa Menggerebek Tanpa Surat Pengadilan
Undang-undang ini menimbulkan kekhawatiran di Hong Kong, tapi para pejabat mengatakan kebijakan ini akan membawa stabilitas keamanan setelah gelombang kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam pada Selasa (7/7/2020) mengatakan, kebijakan ini "sebenarnya relatif ringan sejauh menyangkut Undang-undang Keamanan Nasional".
Dia juga mengatakan bahwa undang-undang itu memungkinkan warga Hong Kong untuk "menggunakan hak-hak dan kebebasan mereka tanpa diintimidasi dan diserang"
Baca juga: Dampak UU Keamanan Nasional, Internasional Serukan Larangan Ekstradisi
Kantor keamanan baru ini, sementara waktu akan beroperasi di sebuah hotel, di Causeway Bay, distrik komersial dekat dengan Victoria Park - lokasi yang biasa digunakan pengunjuk rasa pro-demokrasi melakukan aksi demonstrasi di Hong Kong.
Seremoni pembukaan kantor ini berlangsung Rabu pagi (8/7/2020) waktu setempat, yang turut mengundang Kepala Eksekutif Carrie Lam, dan orang-orang dari pemerintahan China yang dipercaya menjadi kepala di kantor tersebut, yakni Zheng Yanxiong.
Bendera China berkibar di depan kantor tersebut, yang dijaga ketat oleh petugas keamanan, termasuk dari unit penjinak bom.
Baca juga: Pejabat Garis Keras China Pimpin Badan Keamanan Nasional Hong Kong, Siapakah Dia?
Luo Huining kepala kantor penghubung Hong Kong-Beijing mengatakan, kantor itu akan menjadi "utusan bagi keamanan Hong Kong dan ini sekaligus menjadi penjaga gerbang keamanan nasional."
Pengadilan China, di mana seluruhnya dikendalikan oleh Partai Komunis, memiliki tingkat hukuman mendekati 100 persen.
Undang-undang ini membawa dampak paling besar bagi peta politik di sana, sejak Inggris menyerahkan Hong Kong kepada China pada 1997.
Kebijakan ini telah mendapat kritik secara luas karena bisa membungkam kebebasan, yang dijamin di bawah "Satu Negara Dua Sistem".
Baca juga: Pakai Kode Khusus, Cara Oposisi Hong Kong Kritik UU Keamanan Nasional
Hal ini telah disepakati sebagai bagian dari penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China, di mana semestinya Hong Kong memiliki otoritas dalam mengatur wilayahnya sendiri.
Sejumlah tokoh anti-China telah meninggalkan Hong Kong atau menutup akun media sosial, karena kekhawatiran terhadap penerapan undang-undang baru tersebut.
Sejumlah perusahaan media sosial akan menghentikan kerja sama dengan kepolisian Hong Kong menyusul permintaan data pribadi pengguna, dan bagaimana itu akan digunakan.
Di saat bersamaan TikTok mengatakan telah menarik diri sepenuhnya dari Hong Kong.
Baca juga: TikTok Berhenti Beroperasi di Hong Kong, Ini Alasannya
Baca juga: 5 Dampak UU Keamanan Nasional China di Hong Kong
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.