Jika Israel Caplok Tepi Barat, Palestina Peringatkan Bakal Ada Intifada

RAMALLAH, KOMPAS.com - Palestina melalui penasihat Presiden Mahmoud Abbas memperingatkan, Intifada akan kembali terjadi jika Israel nekat menduduki Tepi Barat.

Dalam wawancara dengan France24 Arabic, Nabil Shaath menyatakan jika api konflik terjadi, dia yakin akan mendapatkan sokongan dari dunia Arab.

"Ketika situasinya meningkat menjadi Intifada sepenuhnya, kita akan melihat kombinasi pasukan di Gaza dan Tepi Barat," ucap sang penasihat senior.

Baca juga: Intifada Pertama: Sepenggal Kisah dari Mereka yang Mengalaminya

Sebelumnya, Abbas memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian keamanan dengan Israel sebagai protes atas upaya aneksasi Tel Aviv.

Dilansir Russian Today Sabtu (4/7/2020), penarikan itu seolah menghilangkan hambatan hukum bagi mereka yang ingin ikut gerakan anti-Israel.

Kemudian dua faksi Palestina yang tengah berseteru, Hamas serta Fatah, juga mengatakan siap bersatu jika Tel Aviv terus memaksakan rencananya.

Dikutip AFP Kamis (2/7/2020), Fatah diwakili pejabat senior Jibril Rajub, dengan Hamas menempatkan Saleh al-Arouri dalam konferensi pers gabungan.

"Kami akan semaksimal mungkin mengedepankan persatuan nasional untuk melawan rencana pendudukan," jelas Rajub dalam jumpa pers.

Kemudian Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dalam pernyataan resmi menuturkan peristiwa ini akan menjadi "tonggak penting persatuan".

Sementara hubungan antara Israel dan Palestina tidak pernah damai, setiap konflik yang mengalami peningkatan tensi akan menjadi Intifada.

Baca juga: Hamas Serukan Palestina Lakukan Intifada

Perlawanan pertama terjadi pada 1987 sampai 1993, ketika 2.000 orang Palestina tewas sementara korban di pihak Israel mencapai 300 orang, semuanya baik sipil maupun militer.

Lalu Intifada kedua, terjadi pada awal 2000-an, berlangsung lebih parah di mana 3.000 warga Palestina dan lebih dari 1.000 orang Israel tewas.

Ketegangan tersebut menyusul rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memasukkan permukiman Yahudi di Tepi Barat ke dalam wilayahnya.

Lebih dari 480.000 orang Yahudi hidup di permukiman tersebut, menjadi pelanggaran hukum internasional karena membuat wilayah Palestina berkurang.

Rencana itu awalnya bakal dieksekusi pada 1 Juli lalu. Tetapi meleset setelah Tel Aviv berjuang mendapatkan restu dari sekutunya, AS.

Mayoritas komunitas internasional mengecam langkah itu, dengan Uni Eropa bahkan mengancam bakal menerbitkan sanksi jika diteruskan.

Baca juga: Intifada, Cara Perlawanan Terfavorit Warga Palestina atas Israel