UU Keamanan Nasional Disahkan China, Partai Demokrat Hong Kong Bubar

BEIJING, KOMPAS.com - Partai pro-demokrasi Hong Kong, Demosisto, yang didirikan oleh sekelompok aktivis pelajar membubarkan diri setelah diresmikannya UU Keamanan Nasional pada Selasa ini.

Demosisto adalah partai generasi baru yang dibentuk oleh para pelajar pada 2014 sebagai bentuk gerakan penentangan populer terhadap aturan Beijing yang seman-mena.

Mereka membuat geram Beijing dengan gerakan menuntut hak pilih universal dan berkampanye untuk negara-negara asing yang bermaksud menimbulkan sanksi kepada China.

"Setelah melakukan banyak pertimbangan internal, kami memutuskan untuk membubarkan dan menghentikan semua kegiatan sebagai sebuah kelompok terikat," kata Demosisto di Twitter, yang dilansir AFP (30/6/2020).

Baca juga: China Sahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong yang Kontroversial

Pengumuman ini dikeluarkan setelah empat tokoh penting partai, yaitu Joshua Wong, Nathan Law, Jeffrey Ngo, dan Agnes Chow menyatakan mereka mengakhiri keterlibatan dengan kelompok itu.

Wong dikenal sebagai aktivis "separatis" yang sangat dimusuhi oleh media pemerintah China, dan dia telah merasakan dipenjara akibat dari gerakannnya bersama Demosisto.

Dirinya juga sering dicap telah melakukan pembelotan terhadap negara China karena sering melakukan pertemuan dengan para politisi internasional.

Meski partai Demosisto telah bubar, Wong menuliskan pesan di Facebook bahwa dirinya akan terus mempertahankan Hong Kong sampai pihak penguasa mampu membungkam dan menyingkirkan dirinya dari negeri ini.

Baca juga: Setahun Berlalu, Bekas Demo Pro-demokrasi Hong Kong Masih Terasa

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menyatakan kekhawatirannya terhadap UU keamanan baru, yang disahkan oleh badan berwenang pembuat undang-undang China pada Selasa pagi.

Lantaran, UU tersebut dapat digunakan untuk membungkam suara yang mendorong kemajuan kota untuk memiliki otonomi lebih besar.

Pihak legislatif kota dinilai hanya digunakan untuk mengembalikan mayoritas suara pro-Beijing.

Baik Wong dan Law telah merencanakan untuk mencalonkan diri secara independen dalam pemilihan Dewan Legislatif Hong Kong pada bulan September.

Baca juga: Jika China Terapkan UU Keamanan, Inggris Siap Tampung 3 Juta Warga Hong Kong

Partai-partai pro-demokrasi berharap pihaknya dapat memdominasi kursi parlemen, dengan memanfaatkan kemarahan publik yang meningkat dengan pemerintahan Beijing.

Namun, belum pasti apakah pejabat pemilihan kota akan membiarkan hal itu terjadi.

Wong dan Chow sebelumnya dilarang oleh pihak berwenang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan karena mereka telah memprotes selama upacara pengambilan sumpah.

Selain Demosisto, kelompok kecil pro-kemerdekaan bernama Front Nasional Hong Kong juga mengumumkan bahwa mereka membubarkan cabangnya di kota dan mengalihkan pekerjaannya ke divisi di Taiwan dan Inggris sebagai gantinya.

Kemerdekaan di Hong Kong secara historiskal diperjuangkan dengan jajak pendapat yang sebagian besar dilakukan melalui kegiatan unjuk rasa menuntut demokrasi dan otonomi berkekuatan hukum, bukan perpecahan penuh dengan China.