Kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia, Korban Pembantaian Westerling Beri Penolakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah keluarga korban pembantaian tentara Belanda pimpinan Raymond Westerling menolak kedatangan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/03) hingga Jumat (13/03) ini karena belum menerima kata maaf dan ganti rugi.

Jadwal kunjungan mereka ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang menurut Kedutaan Belanda adalah untuk menghormati para korban perang kemerdekaan juga dipersoalkan. Bahkan seorang sejarawan Belanda menyebutnya "munafik dan sangat memalukan".

Berikut sejumlah hal hangat di balik kunjungan penguasa Belanda tersebut ke Indonesia.

Baca juga: 150 Tahun, Jalan Panjang Keris Pangeran Diponegoro untuk Pulang

"Minta maaf dan penuhi tuntutan kami"

Sepekan sebelum kedatangan Raja dan Ratu Belanda, Willem-Alexander dan Maxima, ke Indonesia, Abdul Halik sudah terbang dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, ke Jakarta.

Pria berusia 82 tahun itu adalah putra Becce Beta, warga Bulukumba yang dieksekusi pasukan tentara pimpinan Raymond Westerling karena dianggap pro-kemerdekaan tahun 1947.

Tujuan Halik hanya satu: ia hendak bertemu duta besar Belanda untuk menyampaikan penolakannya.

palagi, Raja dan Ratu Belanda, berencana untuk mengunjungi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata di hari pertama kunjungannya.

"Pemerintah Belanda harusnya tahu diri, memikirkan apa yang pernah dilakukan oleh tentara itu atas perintah neneknya (Raja Willem-Alexander). Itu harus disadari," ujar Halik.

Baca juga: Selain Keris, Ini Dua Pusaka Pangeran Diponegoro yang Dikembalikan Belanda ke Indonesia

"Kami sebenarnya tidak setuju (mereka datang) sebelum Raja Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, melakukan permohonan maaf secara umum, dan menyelesaikan tuntutan kami."

Bersama Halik, datang pula keluarga korban pembantaian Westerling lain, yakni Ismail Rahim dan Andi Kafrala, yang didampingi aktivis organisasi masyarakat Lidik Pro juga pengacara Irwan Lubis.

Sebelumnya, mereka sudah mengirimkan surat ke Kedubes Belanda untuk menyatakan penolakan mereka terhadap kunjungan itu (31/01).

Surat itu dibalas Duta Besar Belanda Lambert C. Grijns (12/02) kepada Irwan Lubis.

Dalam balasan itu, tertulis bahwa surat yang telah dikirimkan keluarga korban sudah diteruskan ke Kementerian Luar Negeri di Belanda dan isinya dipelajari dengan saksama untuk jadi bahan pertimbangan.

"Kedutaan Belanda sedang menjajaki kemungkinan untuk bertemu dengan Pak Irwan, namun periode ini merupakan periode yang sangat padat bagi kami sehubungan dengan persiapan Kunjungan Kenegaraan," isi surat itu, yang telah dikonfirmasi Kedutaan Besar Belanda kepada BBC News Indonesia.

Tak puas dengan jawaban itu, Halik dan rombongannya terbang ke Jakarta untuk meminta audiensi langsung.

Baca juga: Hari ini dalam Sejarah: Belanda Serahkan Indonesia ke Jepang

Namun, harapan itu tak terwujud.

Rombongan Halik yang ditemui BBC Indonesia (03/3/2020), hanya ditemui seorang staf kedutaan, yang berjanji akan menyerahkan surat yang berisi permohonan audiensi mereka kepada duta besar Belanda.

Pada hari Jumat (06/03), rombongan itu melakukan demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi mereka di depan Kedutaan Besar Belanda.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, Roel van der Veen, mengatakan pihaknya akan memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk melakukan audiensi di akhir bulan Maret.

Baca juga: Pekan Depan, Raja Belanda Akan Berkunjung ke Yogyakarta hingga Danau Toba

Apa makna kunjungan Raja-Ratu Belanda?

Dari agenda kunjungan yang dirilis ke publik, pemerintah Indonesia dan Raja serta Ratu Belanda tidak dijadwalkan membicarakan masa lalu, termasuk tuntutan permintaan maaf dan ganti rugi korban perang.

Pelaksana Tugas Juru (PLT) Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan kunjungan itu akan berfokus pada kerja sama yang saling menguntungkan.

"Kunjungan ini akan kita bersama-sama manfaatkan untuk meneguhkan kerja sama ke depan yang saling menguntungkan, khususnya di bidang ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujarnya.

Pernyataan resmi Kerajaan Belanda mengungkapkan hal senada.

Baca juga: Telusuri Sejarah Banten, Pemprov Kirim Utusan ke Belanda

"Kunjungan kenegaraan menegaskan hubungan dekat dan luas antara kedua negara dan akan diarahkan untuk kerja sama di masa depan."

Neraca perdagangan kedua negara surplus 2,36 miliar dollar AS (Rp 33,7 triliun) pada 2019.