Rusia-Turki Sepakati Gencatan Senjata di Idlib

MOSKWA, KOMPAS.com - Gencatan senjata di Idlib, Suriah disetujui Rusia dan Turki pada Jumat (06/03/2020).

Gencatan itu bertujuan untuk mengurangi tensi pertarungan yang menimbulkan kehancuran dalam kemanusiaan juga meningkatkan rasa takut akan perselisihan tentara mereka.

Keputusan itu dilakukan oleh presiden Rusia, Vladimir Putin dengan presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan setelah kekerasan meningkat di Idlib, wilayah Barat Laut Suriah.

Hampir satu juta warga sipil pergi meninggalkan rumah mereka akibat puluhan tentara Turki tewas.

Putin dan Erdogan menyepakati gencatan senjata sejak tengah malam pada Jumat setelah lebih dari enam jam diskusi di Moskwa.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengungkapkan harapannya terkait kesepakatan ini. Dia berharap perjanjian itu akan memandu ke jalan akhir perseteruan dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil di Barat Laut Suriah.

Observatorium HAM Suriah melakukan pemantauan terhadap laporan bom yang terjadi beberapa menit sebelum tengah malam. Dia mengatakan wilayah Idlib cukup tenang setelah gencatan senjata diberlakukan.

Baca juga: Serangan Rusia Tewaskan 15 Warga Sipil di Barat Laut Suriah

Sedangkan Observatorium Pengamat Inggris ikut mengomentari terkait serangan udara Rusia dan Suriah.

Menurut mereka, "Terdapat tembakan artileri oleh pasukan rezim Suriah ke pihak pemberontak di daerah-daerah yang dikontrol para militan itu seperti beberapa bagian di Aleppo dan Hama, yang berbatasan dengan Idlib."

Situasi di Idlib, kubu pemberontak terakhir dalam perang saudara sembilan tahun di Suriah, telah menjadi kritis ketika Ankara untuk pertama kalinya melancarkan serangan langsung terhadap pasukan Presiden Bashar al-Assad.

Sebelumnya, Putin meminta konferensi pers bersama Turki yang mengatakan isi perjanjian berbunyi, "sebagai dasar yang baik untuk mengakhiri peperangan di Idlib."

Erdogan entah mengapa malah menambahkan bahwa Turki berhak membalas dengan segala kekuatannya terhadap serangan yang dilakukan Damaskus.

Perjanjian juga menciptakan koridor keamanan sepanjang M4 di Barat Laut Suriah, di mana angkatan bersenjata Turki dan Rusia akan melangsungkan patroli bersama pada 15 Maret mendatang.

Dilaporkan dari sumber diplomatik kepada AFP, Rusia telah meminta pertemuan tertutup dengan Dewan Keamanan PBB pada Jumat (06/03/2020) untuk mengurangi anggota-anggota dalam perjanjian.

"Saya pikir ini tidak akan bertahan lama," ungkap Mouawiya Agha, warga asli Sarmin bagian selatan provinsi Idlib.