Anggaran Kemendikbud 2024, Nadiem: Fokus KIP Kuliah hingga PIP

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengalokasikan anggaran tahun 2024 untuk melanjutkan program prioritas yang telah ditetapkan.

"Arah kebijakan Kemendikbud Ristek tahun 2024 memang melanjutkan dari program prioritas kita di tahun sebelumnya, karena tahun 2024 memang saatnya kita memperkuat program-program kita," ucap Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: 23 Kampus Ditutup, akibat Jual Beli Ijazah dan Gunakan Dana KIP Kuliah

Keberlanjutan program tersebut antara lain optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan (APK) melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan layananan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang holistik integratif.

Kemudian ada afirmasi pendidikan seperti inklusif dan di daerah 3T, pendidikan nonformal, pendidikan tinggi vokasi, pendidikan tinggi akademik, AKM, serta pendanaan pendidikan.

Pada pendidikan tinggi, dia menyampaikan tahun 2024 akan melakukan pembesaran program-program Kampus Merdeka yang hingga saat ini telah diikuti oleh lebih dari 500.000 mahasiswa.

"Ini luar biasa, anak-anak yang mengikuti program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dalam Kampus Merdeka telah mendapatkan pekerjaan jauh lebih cepat dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Jadi program ini luar biasa dampaknya bagi karier mereka," jelas dia.

Beberapa program pendidikan tinggi lainnya yang terus dilanjutkan pada 2024 adalah meningkatkan Praktisi Mengajar, kerja sama riset internasional, sinergi riset dunia usaha dunia industri (DUDI) dan perguruan tinggi (PT), infrastruktur riset, hilirisasi hasil penelitian, pusat keunggulan riset, Matching Fund and Competitive Fund.

"Kami ingin menghilangkan sekat-sekat antara industri, riset, dan akademia karena itu merupakan kuncinya," ujarnya.

Selanjutnya, pada tata kelola pendidikan dan kebudayaan, program yang akan terus dijalankan adalah sinkronisasi program pusat dan daerah, kolaborasi pendanaan dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan penguatan Aparat Penagwasan Intern Pemerintah (APIP).

Baca juga: Kisah Martono, Raih Gelar Doktor dengan IPK 4,00 di UNY

Berbagai program dalam peningkatan kualitas dan relevansi juga akan terus ditingkatkan, seperti Sekolah Penggerak, Kurikulum Merdeka, digitalisasi pendidikan, dan siswa berprestasi dan manajemen talenta.

Lalu ada Asesmen Nasional (AN), Guru Penggerak, Pendidikan Profesi Guru (PPG), Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMP PK), dan penguatan mata pelajaran pada perubahan iklim, kesehatan, olahraga, dan bahasa Inggris.

Pada Sekolah Penggerak, dia berharap agar di tahun 2024 akan mulai bisa memberikan kontribusi bagi sekolah lainnya dalam melakukan transformasi Kurikulum Merdeka.

Hingga saat ini, sebanyak 80 persen sekolah di Indonesia telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran.

"Kebijakan perubahan kurikulum ini menjadi rekor sejarah pendidikan dalam kecepatan implementasinya, dan ini benar-benar luar biasa. Kami cukup kaget melihat jumlah sekolah yang secara sukarela beradaptasi serta mendorong digitalisasi pendidikan, mendorong guru-guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah," jelas dia.

Baca juga: Kampus Harus Patuh Permendikbudristek 7, Kemendikbud: Jika Tidak Dapat Sanksi Ini

Pada program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, dia menuturkan akan terus dilakukan peningkatan, seperti partisipasi publik dalam Bahasa Indonesia dalam Penutur Asing (BIPA), event bidang kebudayaan, pelindungan dan pengembangan bahasa dan sastra, revitalisasi bahasa daerah, penguatan literasi, diplomasi budaya, serta pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.