Pakar UI: Indonesia Harus Kritis Sikapi Kuasa Lunak Tiongkok

KOMPAS.com - Pengajar Senior Prodi China Universitas Indonesia (UI), Dr. R. Tuty N Mutia mengaku, Tiongkok telah berupaya meningkatkan kuasa lunaknya di Indonesia.

Antara lain melalui diplomasi publik dalam bidang budaya dan akademik, meningkatkan kerja sama dalam bidang akademik dan vaksin, dan memanfaatkan sejarah dengan mengungkapkan kembali memori kedekatan dua bangsa.

Baca juga: Biaya Jalur Mandiri Unej untuk 54 Jurusan, Calon Mahasiswa Cek

Namun, ketiganya belum menunjukan hasil yang positif bagi peningkatan citra Tiongkok.

Menurut Tuty, Tiongkok juga menggunakan beberapa strategi lainnya, antara lain, merangkul umat Islam melalui pemberian beasiswa untuk para santri.

Strategi ini tak dapat dilepaskan dari upaya Tiongkok meredam isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa penduduk Muslim di Uyghur.

"Sebagai hasil dari strategi ini, terdapat sebagian alumni Tiongkok menyuarakan keunggulan Tiongkok akhir akhir ini," ucap dia dalam keterangannya, Minggu (21/5/2023).

Strategi lain yang diungkapkan Tuty adalah pendirian Konfusius Institut atau disebut Indonesia sebagai Pusat Bahasa Mandarin (PBM) yang dalam satu dasawarsa belakangan aktif memberikan beasiswa untuk mempelajari Bahasa Mandarin.

Namun berbeda dengan strategi di atas, strategi ini kurang membuahkan hasil.

"Para siswa penerima beasiswa cenderung memanfaatkan PBM hanya untuk penguasaan bahasa agar menunjang studi atau karirnya," tutur Tuty.

Namun demikian, dia mengingatkan agar pemerintah Indonesia mengawasi persebaran dan aktivitas PBM mengingat kurangnya muatan berbasis budaya dan masyarakat Indonesia dalam pengajaran mereka.

"PBM seharusnya memperbanyak muatan lokal dalam materi ajar dan aktivitasnya, sehingga manfaat kehadirannya akan lebih bisa dirasakan," jelas dia.

Dalam pandangan Tuty, secara umum upaya Tiongkok meningkatkan soft power di Indonesia kurang memperoleh hasil maksimal.

Baca juga: Biaya Kuliah Undip 2023 Jalur Mandiri untuk 54 Program Studi

Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah narasi yang digunakan yang hanya memperlihatkan keunggulan Tiongkok.

Pemerhati Tiongkok dan Dosen Ilmu Komunikasi UPH, Dr. Johanes Herlijanto menyoroti posisi komunitas Tionghoa dalam upaya Tiongkok meningkatkan soft power di Indonesia.

Dia menekankan pada adanya upaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk merangkul komunitas Tionghoa untuk kepentingan peningkatan hubungan Indonesia dan Tiongkok dengan mendorong mereka menjadi jembatan.

Mengutip tulisan Charlotte Setijadi, Johanes mengatakan setidaknya sebagian dari pebisnis Tionghoa, khususnya dari generasi senior, tidak berkeberatan menjalani peran sebagai jembatan bagi hubungan kedua negara.

Namun yang menarik, ketika Tiongkok ingin merangkul Tionghoa Indonesia lebih dalam lagi, antara lain dengan menekankan hubungan khusus antara Tionghoa dan Tiongkok, sebagian komunitas Tionghoa justru melakukan penolakan.

Baca juga: Seleksi Mandiri ITB 2023 Dibuka 29 Mei, Catat Syarat dan Jadwal

Inilah yang menyebabkan Ketua FSI ini beranggapan bahwa upaya Tiongkok menjadikan etnik Tionghoa sebagai bagian kuasa lunaknya akan sulit terwujud, mengingat di kalangan Tionghoa Indonesia, khususnya generasi muda, berkembang narasi yang mengedepankan keIndonesiaan mereka.