PGRI dan Pemda Dukung Kemendikbud Perjuangkan Guru Honorer Jadi PPPK

KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan sejumlah pemerintah daerah (pemda) mendukung upaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dalam menuntaskan tantangan guru honorer melalui seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).

Sampai sekarang, sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang diangkat menjadi guru ASN PPPK.

Baca juga: 10 Jurusan Sepi Peminat UI, ITB, dan UGM pada UTBK SNBT 2023

Ini merupakan pencapaian pertama kalinya dalam sejarah.

Dari Webinar Parade Diskusi PGRI (16/5/2023) yang menghadirkan para pimpinan asosiasi profesi guru tersebut dan sejumlah pimpinan daerah, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Ali Rahim turut mengapreasi implementasi rekrutmen guru ASN PPPK.

Dia menganggap, selain meningkatkan kesejahteraan guru, program ini juga untuk menciptakan kepastian terhadap ketersediaan pendidik di masa mendatang.

Misi besarnya agar kualitas pendidikan nasional terus meningkat.

"Pemerintah sudah punya niat yang bagus," ucap Ali dalam keterangannya, Jumat (17/3/2023).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak turut hadir pada acara diskusi ini.

Dia menyampaikan masih banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama pada aspek pendidikan.

Atas dasar itu, pemerintah provinsi Jawa Timur akan meningkatkan jumlah formasi pada ASN PPPK 2023 dari periode sebelumnya sebanyak 2.450 kuota.

"Apalagi, pemerintah pusat telah menjamin gaji ASN PPPK dan tunjangan guru melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Pokoknya, apa yang diamanatkan menjadi tanggung jawab. Kami harus mengusulkan semaksimal mungkin," ungkap dia.

Pernyataan Emir Dardak bukan tanpa dasar. Penyediaan gaji dan tunjangan guru ASN PPPK memang telah disediakan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum.

Baca juga: Jadwal Libur Lebaran dan Libur Sekolah SD, SMP, SMA 2023

Sayangnya, tidak semua pemda memahami bahwa gaji dan tunjangan guru ASN PPPK sudah ditanggung pemerintah pusat.

Sehingga enggan mengusulkan formasi guru sesuai kebutuhan daerah. Padahal, banyak guru yang masih berstatus honorer maupun yang akan memasuki masa pensiun.

Gubernur Riau Syamsuar, menjelaskan pihaknya mendukung Kemendikbud Ristek menyukseskan program guru ASN PPPK.

Pada 2022, Pemprov Riau mendapatkan formasi sebanyak 3.302 guru.

"Kami berharap rekrutmen guru ASN PPPK berjalan baik dan lancar. Nanti para guru tenang mengajar sesuai tempat serta lokasi yang tersedia di masing-masing sekolah," jelas Syamsuar.

Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pengurus Besar PGRI Pusat, Achmad Wahyudi turut menyatakan apresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud Ristek.

Baca juga: Kisah Satu Keluarga yang Sukses Lulus dari Pendidikan Dokter

"Ada hal rumit yang tidak bisa dipahami semua orang, yakni ruang teknis administratif. Ini artinya memang rekrutmen ASN PPPK sangat tak sederhana. Kita perlu mendukung pemerintah, jangan justru menambah kerumitan," tukas dia.