Beri Perlindungan ke Guru, PGRI Riau Kembangkan Aplikasi Ini

KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau mengembangkan aplikasi 'Bantu Guru' dalam memberi perlindungan bagi guru di Provinsi Riau.

Pengembangan aplikasi itu juga ditujukan untuk membuat PGRI menjadi organisasi yang terus mengikuti perkembangan kemajuan zaman.

Baca juga: Bobol Rekening Lewat WhatsApp, Dosen Unair: Pelaku Incar Pengguna HP Android

"Dengan teknologi layanan tak terbatas lagi ruang dan waktu. Kapan pun ada keluhan dari guru, pagi, siang, malam, kapan pun bisa dilayani," ujar Ketua PGRI Riau, Muhammad Syafii dalam keterangannya, Selasa (14/2/2023).

Dia mengaku, jika guru atau anggota PGRI mempunyai permasalahan, maka bisa mengadu lewat aplikasi ini.

Layanan pengaduan, kata dia, tersedia selama 24 jam.

"Kita bikin ini karena banyak peaduan, kita tidak tahu ini nomor siapa, anggota PGRI atau tidak. Dengan aplikasi ini, kita akan tahu. Semua perlindungan jalan, kita layani semua guru," jelas dia.

Bukan hanya untuk pengaduan, aplikasi itu juga memberikan layanan pemenuhan kebutuhan guru terkait sandang dan pangan.

Tak lupa, aplikasi yang dibuat juga bisa meningkatkan kompetensi guru.

Bahkan, ada pelatihan untuk guru dengan skala lokal hingga internasional.

"Ini akan terus berkembang. Kita muda dan milenial. Kita bawa organisasi dengan konsep milenial ini," tegas dia.

Baca juga: Daftar SNBP 2023? Klik Link portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

Aplikasi ini, lanjut dia, memang bisa digunakan di Riau saja, karena berkaitan dengan kesiapan pelayanan kota maupun kabupaten yang ada di sana.

Syafii berencana mengembangkan aplikasi ini untuk skala nasional, yakni dengan maju menjadi calon Ketua Umum PB PGRI 2024-2029.

Jika dipercaya pun, dia akan berupaya keras membawa PGRI mengikuti perkembangan zaman.

"Kita tidak tinggal lagi menjadi organisasi tembok, organisasi yang dianggap kuno, karena kader PGRI banyak yang milenial. Apabila dikasih kesempatan, organisasi ini akan ikuti perkembangan zaman," tutur dia.

Ada satu komitmen dan pakta integritas darinya dalam pemilihan ketua umum PB PGRI, yakni pemutihan tunggakan iuran PGRI kabupaten/kota yang tertunjuk pada PB PGRI.

Baca juga: Mengenal Aqiilah, Wisudawan Sarjana Terbaik Unpad

"Masalah ini menjadi persoalan selama ini.Kalau diamanahkan, mulai dari nol, agar tidak jadi beban, kita harus berpikir ke depan, jangan lihat belakang," tukas dia.