Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonom UGM Sarankan Pemerintah Tak Naikkan Harga Pertalite dan Listrik

Kompas.com - 22/04/2022, 16:00 WIB
Ayunda Pininta Kasih

Penulis

KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Akhmad Akbar Susamto menyarankan agar pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite, solar dan tarif listrik untuk menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat bisa bertahan di tengah pandemi.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax hingga 30 persen per 1 April lalu. Kebijakan menaikkan harga Pertamax ini dalam rangka menekan angka subsidi BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia sepanjang tahun ini.

Namun demikian, Akbar menilai kenaikan harga BBM ini menambah daftar panjang kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat setelah sebelumnya harga minyak goreng naik drastis.

Baca juga: Kemendikbud Gelar Kompetisi Esai bagi Siswa-Mahasiswa, Total Hadiah Rp 10 Juta

Kenaikan harga pangan, BBM dan minyak goreng praktis menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang selama ini terkena imbas pandemi.

Belum lagi ada rencana pemerintah untuk menaikkan tarif daya listrik untuk konsumen non-subsidi.

"Pemerintah harus menjaga agar harga Pertalite, solar dan tarif dasar listrik tidak naik. Kenaikan harga Pertalite, solar dan TDL tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui inflasi,” kata Akbar seperti dikutip dari laman UGM.

Apabila tetap dilakukan, Akbar menilai tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menuai protes keras dari masyarakat.

“Di luar itu, juga ada risiko sosial berupa ketidakpuasan masyarakat, protes, demonstrasi dan sebagainya jika harga Pertalite, solar dan TDL benar-benar dinaikkan,” paparnya.

Baca juga: BCA Buka Magang Bakti 1 Tahun Lulusan SMA-SMK dan D1-S1, Segera Daftar

Namun demikian, adanya kebijakan kenaikan harga minyak goreng dan Pertamax, pemerintah mau tidak mau harus menanggung subsidi yang lebih besar.

“Tapi beban subsidi tambahan ini masih bisa diterima dibandingkan dampak negatif kenaikan harga. Dan lagi, pemerintah sebenarnya juga sedang menikmati windfall penerimaan tambahan dari kenaikan harga-harga komoditas,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com