Pakar Unair: Urun Dana Rakyat untuk IKN Sangat Berat

KOMPAS.com - Skema urun dana atau crowdfunding dari rakyat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi isu yang terus diperbincangkan akhir-akhir ini.

Termasuk dari Dosen Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Gitadi Tegas Supramudyo.

Baca juga: KIP Kuliah UTBK-SBMPTN 2022 Masih Dibuka, Kuliah Gratis di PTN dan PTS

Dia menilai, skema urun dana rakyat ini muncul dan mengejutkan masyarakat.

"Hal itu diakibatkan oleh grand design sumber dana pembangunan IKN yang belum jelas," ucap dia melansir laman Unair, Kamis (31/3/2022).

Skema pendanaan IKN

Dia menyebut, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun, hanya didukung APBN 20 persen.

Artinya, 80 persen atau setara Rp 377 triliun berasal dari sumber lain yaitu non-APBN.

Sampai saat ini pemerintah hanya mengumumkan secara detail sumber dana pembangunan IKN dari sisi komponen APBN.

Pemerintah belum menjelaskan secara detail komposisi sumber dana pembangunan IKN dari non-APBN.

Hal ini mengindikasikan lemahnya dimensi perencanaan pembangunan IKN.

Baca juga: 15 PTN Penerima Peserta Terbanyak di SNMPTN 2022, UB Nomor 1

Jika dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, utang negara, dan khususnya faktor yang mendesak terhadap adanya IKN, Gitadi menilai sumber dana untuk pembangunan IKN dari non-APBN adalah beban yang sangat berat.

"Mencari 80 persen yaitu sekitar Rp 377 triliun rasanya terlalu utopis (khayalan)," jelas Gitadi.

Dia menyatakan, skema urun dana dari rakyat untuk pembangunan IKN menjadi rencana pemerintah untuk memenuhi salah satu sumber dana dari non-APBN.

Akan tetapi, Gitadi menjelaskan, skema urun dana dari rakyat ini bisa saja tidak memenuhi target.

Sehingga kekhawatiran berkaitan dengan adanya kemungkinan oversimplified dan overconfidence oleh pemerintah pun timbul.

"Pemerintah berpikir seandainya 20 persen saja masyarakat Indonesia akan menyumbang, maka akan didapat dana yang besar," jelas Gitadi.

"Tidak tercapainya target urun dana dari rakyat bisa berpengaruh dan bisa tidak terlalu berpengaruh, tergantung proporsinya. Apalagi sampai saat ini tidak diketahui secara detail komposisi sumber dana non-APBN tersebut," terang Gitadi.

Gitadi menyarankan agar skema sumber dana pembangunan IKN dari kerja sama lebih diutamakan, meskipun biasanya akan berdampak pada posisi tawar terhadap pihak kedua, khususnya dalam policy making.

"Apalagi jika mengandalkan sumbangan sektor privat yang sebagian besar biasanya meminta kompensasi langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuknya," tegas dia.

Baca juga: 1.425 Siswa Lolos SNMPTN 2022, Rektor Unair: 79 Persen Perempuan

Terkait urun dana dari masyarakat untuk IKN, sebaiknya kecil saja mengingat pengalaman crowdfunding di masa lalu.