Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota KPU dan Bawaslu Baru, Dosen UB: Jangan Seperti Wahyu Setiawan

Kompas.com - 17/02/2022, 18:01 WIB
Dian Ihsan

Penulis

KOMPAS.com - Anggota KPU dan Bawaslu RI untuk periode 2022-2027 akhirnya terpilih.

Para komisioner ini diharapkan tidak mengulang kasus yang pernah menimpa eks anggota KPU, Wahyu Setiawan.

Baca juga: Pakar Kesehatan UGM: Paparan Sinar Matahari Pengaruhi Suasana Hati

Untuk diketahui, anggota KPU terpilih adalah Betty Epsilon Iddros, Hasyim Asy’ari, M Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz. Sedangkan anggota Bawaslu adalah Loly Suhenty, Puadi, Rahmad Bagja, Totok Hariyono, serta Herwyn Malonda

Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari menegaskan, anggota KPU dan Bawaslu yang baru diharapkan punya integritas moral dan profesionalisme serta tidak mengulang kasus yang pernah menimpa Wahyu Setiawan.

"Jangan sampai kasus Wahyu Setiawan terulang lagi yang ditangkap oleh KPK itu sebab kasus itu menunjukkan anggota KPU bisa diintervensi oleh partai politik. Maka penting factor integritas moral tersebut," kata dia melansir laman UB, Kamis (17/2/2022).

Pria lulusan program Doktor Flinders University of South Australia ini menganggap tugas komisioner KPU dan Bawaslu periode mendatang lebih berat karena Pemilu 2024 berbeda daripada pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya.

"Sebab di tahun yang sama akan dilakukan semua pemilihan. Meski ada jeda 8 bulan antara Pemilu dan Pilkada tapi ini sejarah pertama di Indonesia sejak 1955 dilaksanakan pemilihan multi level pada tahun yang sama," ucap Wawan.

Menurut dia, komisioner akan menanggung beban berat bukan hanya teknis tapi juga beban berat dalam hal kompetisi politik yang terjadi.

Wawan mencontohkan Bawaslu membuat indeks kerawanan Pemilu tapi selama ini berlandaskan pada Pilpres atau Pilkada saja.

Baca juga: SBMPTN 2022, Berikut Cara Registrasi Akun LTMPT Siswa dan Syaratnya

"Namun tentu kerawanan Pemilu multi level di tahun yang sama akan berbeda. Bawaslu harus membuat tambahan variabel untuk menghitung indeks kerawanannya," sambung dia.

Dia juga mencontohkan anggaran yang diajukan untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 84 triliun.

Baginya jumlah itu sangat besar dan sama dengan APBD Jatim selama 2 tahun.

"Tentu hal hal seperti ini akan memunculkan resiko politik penyelenggaraan. Karena itulah, dalam bahasa saya komisioner KPU dan Bawaslu harus tangguh baik fisik dan mental dalam momen penting ini," tutur Wawan.

Dia menyebut nama-nama anggota Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru telah memiliki pengalaman baik di provinsi maupun nasional.

Namun Wawan menganggap pengalaman saja tidak cukup sebab komisioner juga harus memiliki kecerdasan manajemen Pemilu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com