Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog UGM: Perlu Ada Pembatasan Mobilitas

Kompas.com - 09/12/2021, 05:48 WIB
Mahar Prastiwi,
Dian Ihsan

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria memberikan tanggapan terkait pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 selama libur Natal dan tahun baru (nataru) yang dilakukan pemerintah.

Bayu menyayangkan kebijakan yang diambil pemerintah. Menurut Bayu salah satu alasan pembatalan PPKM level 3 karena kondisi Covid-19 sudah membaik dan vaksinasi di wilayah Jawa dan Bali telah mencapai target kurang sesuai.

"Alasan vaksin mencapai target itu kurang setuju. Kondisi Covid-19 membaik memang tapi vaksinasinya masih belum bagus," urai Bayu seperti dikutip dari laman UGM, Rabu (8/12/2021).

Bayu mengungkapkan, Indonesia belum memenuhi target WHO untuk mencapai vaksinasi Covid-19 sebesar 40 persen populasi.

Baca juga: Sandang Status PTNBH, UM Ingin Jadi Perguruan Tinggi Rujukan di Asia

Capaian vaksinasi baru 37 persen

Saat ini capaian vaksinasi Covid-19 di tanah air baru sekitar 37 persen populasi dengan kondisi yang belum merata.

Misalnya, jumlah lansia masih kurang sekali dibandingkan dengan masyarakat umum dan pekerja.

Bayu menilai, meski PPKM level 3 dibatalkan, masih ada beberapa kebijakan yang diadopsi untuk memperketat mobilitas.

Salah satunya orang dengan status vaksin lengkap yang boleh bepergian dengan pesawat maupun jalur lainnya ditambah dengan kebijakan antigen 1x24 jam.

Baca juga: Akademisi UGM: 3 Bahan Ini Bisa Kurangi Malanutrisi Pasien Hemodialisis

Membatasi mobilitas masyarakat yang belum vaksin

Menurutnya, hal ini sangat bagus untuk membatasi mobilitas masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Karena mereka berisiko lebih tinggi untuk tertular atau menjadi sakit dibandingkan yang sudah mendapatkan vaksin.

Selain itu, aturan terkait perjalanan internasional juga diperketat sehingga baik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penularan karena kasus impor.

Peneliti Pusat Kedokteran Tropis UGM ini menegaskan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap wajib meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, treatment) menjelang periode nataru.

Baca juga: Pamapersada Buka 16 Posisi Lowongan Kerja Lulusan D3-S1, Buruan Daftar

Pasalnya, meski mobilitas berusaha dibatasi, namun jalur darat via kendaraan pribadi masih mempunyai kemungkinan lolos dari pengetatan.

"Oleh sebab itu, program 3T tetap harus ditingkatkan terutama testing dan tracing diperkuat dengan menambah kapasitas khusus menjelang periode nataru," tegas Bayu.

Tingkatkan 3T dan disiplin 5 M

Selain itu pemerintah juga perlu memastikan logistik di fasilitas kesehatan (faskes) mencukupi, aktivasi isoter dan rumah sakit lapangan serta memastikan nakesnya tersedia.

Bayu juga mengimbau masyarakat untuk patuh 5M selama beraktifitas di periode nataru. Tidak kalah pentingnya, upaya skrining dengan aplikasi peduli lindungi harus lebih ketat dan konsisten.

Baca juga: UM Surabaya Akui 4 SKS bagi Mahasiswa yang Jadi Relawan Bencana Semeru

Dia menekankan, sebenarnya ada PPKM level 3 atau tidak yang penting konsistensi dan pembatasan mobilitas bagi non-vaksin.

"Selain itu peningkatan 3T terutama saat periode dengan mobilitas yang diprediksi meningkat, mempercepat vaksinasi dan cakupannya diperluas, serta disiplin 5M," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com