Perpanjangan PPKM, FSK Ingatkan Pentingnya Merawat Solidaritas Sosial

KOMPAS.com - Forum Solidaritas Kemanusiaan (FSK) melalui Dewan Pengarah FSK sekaligus Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prof. Jamal Wiwoho memberikan dukungan terhadap perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Seperti diketahui, Pemerintah memperpanjang lagi PPKM Level 4 mulai 9 Agustus-16 Agustus 2021.

Prof. Jamal menilai langkah ini pun sangat tepat diterapkan lagi di Indonesia kendati harus waspada dan meminimalisir dampaknya dari kebijakan tersebut, termasuk di sektor pendidikan.

Ia mencontohkan pada sektor pendidikan, sebelum PPKM Level 4 diterapkan, ada keputusan bersama para Menteri yang meminta segera kampus dan sekolah bisa dibuka tatap muka.

"Tapi syaratnya ada rekomendasi dari Satgas Covid-19 dengan syarat yang ketat. Persyaratannya yaitu tidak zona merah, tidak di wilayah PPKM," ujar Prof. Jamal mengingatkan.

"Tapi kalau orangtua enggak mau ya tidak apa-apa, karena ini uji coba untuk membuka diri dengan kenormalan. Mengingat kampus atau sekolah bisa jadi penyebaran Covid-19," tambahnya.

Prof Jamal yakin bahwa cukup banyak murid atau mahasiswa rindu datang belajar tatap muka. Mereka ini juga rindu bertemu teman-temannya.

“Ini pun menjadi dilema, jadi kalau mau dimulai tatap muka tentu tidak semua masuk bareng, di perguruan tinggi dicoba, misal mahasiswa semester 1 dan 7 tatap muka, lalu 1 kelas 25 mahasiswa, jamnya enggak boleh lama-lama, 1 mata kuliah itu 100 menit,” jelasnya.

Baca juga: Sekolah di Wilayah PPKM Level 4 Tidak Boleh Jalani PTM Terbatas

Disiplin prokes

Melalui rilis resmi FSK (11/8/2021), Prof. Jamal mengatakan pandemi sangat mempengaruhi banyak sektor. Baik dari ekonomi, kesehatan juga pendidikan.

“Pemerintah harus kembali menggerakkan ekonomi rakyat kita. Semua sektor ini harus beralih, dari face to face sekarang memanfaatkan digital saja," ujarnya.

Di lain hal, Prof Jamal juga menambahkan masyarakat Indonesia juga akan terus menghadapi pandemi Covid-19 yang belum diketahui sampai kapan berakhir. Karena itu, masyarakat juga harus mengubah gaya hidup dengan protokol kesehatan.

“Pemerintah harus bisa bertindak tegas terhadap masyarakat untuk disiplin. Kemana-mana harus protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan),” ujarnya

Di samping 3M, kata Prof. Jamal, masyarakat juga harus mau divaksinasi Covid-19. Pemerintah pun hingga saat ini menargetkan vaksinasi di berbagai daerah.

“Kalau masyarakat tidak disiplin, suka berkerumun, tidak divaksin bisa meningkatkan laju penularan Covid-19. Tapi memang tidak gampang dengan menyesuaikan dengan situasi sekarang ini,” katanya lagi.

Prof Jamal mengungkap langkah PPKM dilakukan pemerintah di sini tidak dilakukan seperti negara lain yang lockdown.