Rektor IPB: Kita Hormati Peleburan Kemendikbud dan Kemenristek

KOMPAS.com - Rektor IPB, Arif Satria menghormati keputusan akan adanya peleburan dua kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

"Kita menghormati keputusan yang sudah diambil. Namun demikian, soal struktur itu atau nomenklatur apapun yang diputuskan selalu memiliki positif dan negatif," ucap Arif melansir laman IPB, Minggu (18/4/2021).

Baca juga: Pakar IPB: Khasiat Tanaman Porang, Cegah Kanker dan Gula Darah

Dia mengungkapkan, Kemendikbud-Ristek memiliki sisi positif dan kelemahan juga.

Kemenristek yang lama juga ada kelebihan dan kekurangan, jadi kalau yang sekarang itu digabung, bagi Perguruan Tinggi (PT) tentu lebih mudah.

Pasalnya, bilang dia, perguruan tinggi hanya mempunyai satu "bapak".

"Sehingga mudah untuk koordinasi dan juga bagi pemerintah mudah dalam menentukan indikator kinerja dan lain sebagainya," sebut dia.

Namun kelemahan sekarang, kata dia, adalah penyatuan riset dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi dan riset dengan non perguruan tinggi butuh usaha yang lebih.

Arif menyampaikan, jika Kemenristek sebelumnya dalam berkoordinasi riset lebih mudah.

Sementara kelemahan Kemenristek model lama adalah memiliki dua "bapak", sehingga butuh effort lebih dalam mengkomunikasikan kebijakan dan lain sebagainya.

Menurut dia, Indonesia saat ini berada di peringkat 85, dari 131 negara di dunia pada Indeks Inovasi Global. Angka itu terendah kedua jika dibandingkan negara Asean.

Baca juga: Pakar IPB: 5 Tips Jaga Keseimbangan Air di Tubuh Saat Puasa Ramadan

Dia menuturkan, riset sangat berperan dalam prestasi Indonesia.

"Kemajuan ekonomi negara sangat terkait dengan kemampuan inovasi dan kemampuan inovasi sangat terkait dengan riset," tegas Arif yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia.

Anggaran riset masih terbatas

Sementara anggaran riset di Indonesia masih sangat terbatas, jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Malaysia, Korea Selatan dan Jepang.

Dia menyebut, besaran anggaran riset Indonesia yakni 0,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sementara besar anggaran riset Malaysia sudah mencapai 1,3 persen dari PDB, Korea Selatan dan Jepang sebesar 4,3 persen dan 3,6 persen dari PDB.

Dia juga mengutarakan perlunya political action.

Menurutnya, prioritas political action dalam hal ini akan tercermin dalam hal budget.

Dia menambahkan, kemampuan mengalokasikan budget yang efektif bisa mendongkrak inovasi agar lebih unggul lagi.

Baca juga: Profesor Unair: Daun Kelor Sebagai Obat Anti Kanker

"Begitu pula budget untuk mendongkrak pra pendidikan dalam menghadapi era seperti sekarang ini," pungkasnya.