Mendikbud Nadiem Bolehkan Sekolah di Rote Belajar Tatap Muka

KOMPAS.com - Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Rabu (11/11/2020), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membolehkan daerah tersebut melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Mengingat, Kabupaten Rote Ndao saat ini berada pada zona hijau dan kuning.

“Saya tahu adik-adik ini sudah rindu sekolah, kangen bermain bersama teman-teman, banyak juga orang tua sekarang ini yang stres membimbing anak belajar di rumah,” tutur Nadiem, seperti dilansir dari laman Kemendikbud, Kamis (12/11/2020).

Nadiem mengingatkan kembali kepada kepala sekolah dan guru-guru, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri, yaitu Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri keputusan mengenai melaksanakan tatap muka di sekolah bagi zona hijau dan kuning berada di pemerintah daerah, kepala sekolah dan orang tua siswa.

Baca juga: Dana BOS 2021, Mendikbud Nadiem: Bisa Digunakan untuk Guru Honorer

Jika ketiga pihak tersebut menyetujui untuk melakukan sekolah tatap muka, lanjut Nadiem, maka boleh dilaksanakan sekolah tatap muka.

“Jadinya kalau zonanya hijau atau kuning, di mana Rote sudah kuning itu diperbolehkan, tetapi tidak dipaksa. Itu juga tergantung orang tuanya, kepala sekolahnya, dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan, misalnya masuknya pun harus 50 persen kapasitasnya,” ujar Mendikbud.

Nadiem mengatakan khawatir dengan kondisi orang tua yang tidak punya gawai dan jaringan internet yang tidak memadai, pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan mengakibatkan peserta didik tidak belajar sama sekali.

“Saya khawatir mereka pun tidak belajar apa-apa di masa pandemi ini, karena tentunya mereka anak-anak yang ekonominya paling membutuhkan. Jadi jangan sampai anak-anak kita tertinggal,” imbuhnya.

Baca juga: Digitalisasi Sekolah 2021, Kemendikbud: Sekolah Dapat Bantuan Laptop

Oleh karena itu, Nadiem berharap relaksasi yang sudah diberikan oleh pemerintah digunakan oleh pemerintah daerah dan sekolah, agar peserta didik yang tidak bisa melaksanakan PJJ segera bisa kembali belajar di sekolah.

“Jadi bagi yang benar-benar membutuhkan asal orang tuanya setuju, tolong segera anak-anak ini kembali sekolah,” ungkap Nadiem.

Kebijakan Kemendikbud untuk daerah 3T

Nadiem memaparkan, hal yang paling berkesan dari kunjungannya ke daerah 3T ialah tantangan yang luar biasa bagi daerah-daerah yang tidak punya infrastruktur yang sebaik di Pulau Jawa.

“Saya baru dari Palu, Gianyar, setelah itu saya ke Rote. Jelas sekali kelihatan infrastruktur yang belum baik, jaringan internet yang belum baik, sarana dan prasarana itu sangat besar kesenjangannya. Jadi ini yang harus benar-benar kita jembatani dan itu menjadi suatu hal yang menjadi prioritas kami,” ujarnya.

Baca juga: Mendikbud Nadiem soal Pengganti UN 2021: Tidak Perlu Bimbel Khusus

Oleh karena itu, Nadiem mengatakan pada tahun 2021, anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah-sekolah kecil di daerah-daerah 3T akan mendapatkan tambahan sebesar Rp 3 triliun.

“Selama ini dana BOS yang diterima sama semuanya. Merugikan sekali bagi sekolah-sekolah kecil dan di pinggiran jika disamakan biaya per anaknya. Padahal di daerah 3T itu biaya konstruksi mahal dan barang-barang juga mahal. Jadi ini akan meningkat signifikan pada 2021,” imbuh Mendikbud.

Melalui perubahan perhitungan dana BOS tersebut, Mendikbud menjamin tidak akan ada sekolah yang dana BOS-nya turun.