Akademisi UGM: Distribusi Logistik Kemanusiaan Covid-19 Belum Optimal

KOMPAS.com - Anggota Tim Ahli Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr. Kuncoro Harto Widodo mengatakan manajemen logistik kemanusiaan saat ini berbeda saat pendistribusian logistik komersial di saat kondisi normal.

Menurutnya, saat ini penyaluran logistik kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan nyawa dan membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin.

Bahkan, pola permintaannya pun tidak teratur dengan pola pasokan sembarang dan tidak terencana.

“Oleh karena itu, barang bantuan seperti makanan, obat, alat kesehatan misalnya harus menyesuaikan dalam kecepatan, kesesuaian dan persentase pemenuhan kebutuhan,” kata Kuncoro dalam Seminar Virtual yang bertajuk Peran Logistik Kemanusiaan dalam Minimalisasi Dampak Covid-19, Jumat (8/5) dikutip dari laman UGM.

Di tengah masa pandemi Covid-19 sekarang ini, kata Kuncoro, koordinasi dan kolaborasi antar pihak sangat diperlukan dengan mengoptimalkan dengan kesempatan berbagi informasi antara donor dengan pengelola distribusi bantuan sehingga pemenuhan stok pangan di tingkat bawah tersalurkan.

Baca juga: Dukung Tenaga Medis, UBL Donasi APD dan Logistik ke RS Persahabatan

Namun begitu, pola pendistribusian sebaiknnya menghindari kerumunan massa dan mengikuti standar protokol kesehatan.

“Namun, yang tidak kalah penting melakukan pendataan dan plooting lokasi penerima sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” paparnya.

Sosiolog UGM, Prof. Sunyoto Usman, mengatakan identifikasi validasi keluarga miskin dan rentan miskin yang terpapar non natural disaster sangat penting.

Bagi warga yang terpapar non natural disaster wabah Covid-19 saat ini tidak terbatas waktu hingga ditemukan obat dan vaksin.

“Data untuk penerima bantuan sosial sangat diperlukan. Selain ada informasi tentang proses distribusi yang berkeadilan dan merata,” ujarnya.

Namun demikian, pengawasan yang ketat dari masyarakat diperlukan agar tidak terjadi kecurigaan bantuan sosial disalahgunakan komunitas politik sebagai bagian kontestasi pilkada.

“Kita perlu memastikan penerima utama adalah keluarga terpapar,” katanya.

Sementara Ketua Forum Transportasi Laut, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Leny Maryouri menyoroti soal pelarangan mudik dengan munculnya permenhub tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri.

Namun, peraturan tersebut tidak diikuti dengan pelarangan atau pemutusan konektivitas penerbangan penumpang internasional dan penyeberangan feri internasional.

“Terutama untuk penerbangan dari negara yang zona merah Covid-19,” imbuhnya.