Laporan Kebahagiaan Dunia 2023, Indonesia Berada di Urutan ke-84

KOMPAS.com - Indonesia berada di urutan ke-84 dari 109 negara terkait kebahagiaan, berdasarkan Laporan Kebahagiaan Dunia 2023.

Laporan yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mengukur kebahagiaan dan kesejahteraan warga, kebijakan publik, dan tindakan bisnis di negaranya.

Penilaian yang dilibatkan yakni adanya dukungan sosial, pendapatan, kesehatan, kebebasan, kemurahan hati, dan tidak adanya korupsi di negara tersebut.

Dikutip dari situs World Happiness Report, Finlandia berada di posisi teratas negara paling bahagia, selama enam tahun berturut-turut.

Pada tahun 2023, dari poin 0 sampai 10, Finlandia memiliki skor kebahagiaan 7,804.

Disusul negara lainnya, yakni Denmark, Islandia, Israel, Belanda, Swedia, Norwegia, Swiss, Luksemburg, dan Selandia Baru.

Sementara, Indonesia berada di urutan ke-84 dengan skor 5,277.

Skor itu sama dengan Albania yang berada di urutan ke-83. Sementara, di urutan ke-85 dan ke-86, terdapat Afrika Selatan dan Kongo.

Peringatan Hari Kebahagiaan Internasional

PBB menetapkan 20 Maret sebagai Hari Kebahagiaan Internasional.

Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 66/281 tertanggal 12 Juli 2012 untuk meresmikan Hari Kebahagiaan Internasional.

Setahun berikutnya, Hari Kebahagiaan Internasional mulai diperingati untuk menandai pentingnya kebahagiaan dalam kehidupan manusia di seluruh dunia.

Majelis Umum PBB menyerukan pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan seimbang seiring pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan kebahagiaan dan kesejahteraan semua orang.

Pada 2015, PBB meluncurkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyerukan pentingnya pendekatan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, adil dan seimbang yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, kebahagiaan dan kesejahteraan semua orang.

Tiga tujuan utama itu mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan warga dunia.

Resolusi tersebut diprakarsai oleh Bhutan, sebuah negara yang turut mengukur nilai kebahagiaan nasional atas pendapatan nasional sejak awal 1970-an.