KOMPAS.com - Reformasi 1998 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Krisis yang dialami negara dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto menjadi beberapa alasan yang akhirnya mendorong Reformasi terjadi.
Tanggal 18 Mei 1998 menjadi salah satu momen dramatis dalam perjalanan Reformasi. Pada saat itu, ribuan mahasiswa berhasil menguasai Gedung MPR/DPR.
Di sana, mereka berdemonstrasi dan mengungkapkan tuntutan agar Soeharto mundur dari jabatannya. Sebagian mahasiswa bahkan melakukan aksi duduk di atap Gedung MPR/DPR sebagai bentuk protes.
Baca juga: Kilas Balik Mundurnya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998
Diwartakan Kompas.com, kelompok pertama yang berhasil masuk ke dalam gedung DPR pada 18 Mei 1998 berasal dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ).
Mereka masuk sekitar pukul 11.30.WIB, terdiri dari 50 perwakilan mahasiswa dari FKSMJ berasal dari berbagai kampus.
Keberhasilan perwakilan FKSMJ masuk ke dalam gedung DPR, membuat kelompok mahasiswa lainnya juga ikut bernegosiasi untuk bisa masuk ke dalam kompleks parlemen itu. Hasilnya, pukul 13.00 WIB, sejumlah mahasiswa diperbolehkan masuk.
Saat itu, dalam audiensi FKSMJ menuntut dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk mengganti Soeharto.
Pada hari yang sama, gedung DPR juga sudah didatangi perwakilan Institut Pertanian Bogor yang dipimpin Rektor IPB Soleh Salahuddin.
Mereka menemui Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) dan Fraksi Persatuan Pembangunan menyampaikan tuntutan mereka yaitu reformasi di segala bidang.
Baca juga: Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki
Pada 18 Mei 1998, tak hanya mahasiswa yang bergerak menuju gedung DPR RI. Sejumlah tokoh ikut melebur dalam Gerakan Reformasi Nasional tersebut.
Dilansir dari arsip Harian Kompas, tokoh yang datang antara lain Subroto, YB Mangunwijaya, Ali Sadikin, Solichin GP, Rendra, dan Sri Edi Swasono.
Mereka juga sempat berorasi di dalam gedung DPR. Salah satunya Dimyati Hartono, yang menuntut reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum; serta tuntutan mundurnya Soeharto-Habibie.